NewSticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

Mardani H. Maming Minta Anggota HIPMI dan Anak Muda; Lawan Mafia Hukum !

“Hari ini giliran saya dikriminalisasi. Yang akan datang bisa jadi giliran Anda. Sudah banyak yang menjadi korban, tapi semua media bungkam,” ucap Mardani H. Maming, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Ketum BPP HIPMI), yang sekaligus sebagai Bendahara Umum (Bendum) PBNU, dalam rilisnya yang dikirim ke sejumlah media, Selasa (21/06/22).

Mardani H. Maming akhirnya angkat bicara terkait pencegahannya ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mantan Bupati Tanah Bumbu ini mengklaim dirinya tengah dikriminalisasi. Ia menuding ada mafia hukum dan kebenaran segera terungkap. Ia juga meminta para Anggota HIPMI dan anak muda melawan.

Ia mengatakan negara harus diselamatkan dari mafia tersebut.

“Jangan sampai mafia hukum menguasai dan menyandera semua orang,” katanya. 

Sebelumnya Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh mengungkapkan Mardani H. Maming dicegah ke luar negeri per 16 Juni hingga 16 Desember 2022. Namun hingga saat ini Bendahara Umum PBNU itu belum menerima surat pemberitahuan pencekalan maupun penetapan sebagai Tersangka dari pihak Imigrasi dan KPK.

Hal tersebut ditegaskan Ahmad Irawan selaku Kuasa Hukum Mardani H. Maming, menanggapi maraknya pemberitaan yang menyebut Mardani H Maming dicekal Imigrasi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan kasus gratifikasi ijin pertambangan.

“Hingga saat ini kami belum pernah menerima surat penetapan tersangka oleh KPK atas nama bapak Mardani H. Maming, surat keputusan, permintaan dan atau salinan perintah pencegahan dari KPK kepada pihak Imigrasi,” kata Ahmad Irawan dalam pernyataan tertulisnya yang diterima sejumlah media, Senin (20/06/22).

Sebagai kuasa hukum, Ahmad Irawan mempertanyakan kenapa informasinya sudah tersebar di media sedangkan surat resminya tidak disampaikan terlebih dahulu ke Mardani H. Maming.

Mardani menilai kondisi ini dapat mengganggu investasi. Para pengusaha sebutnya, tidak memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan usaha. 

“Hukum bisa dimainkan oleh mafia,” tegas Mardani. (Rel)

Posting Komentar

0 Komentar