Komisi I DPRD Kotabaru Kunker ke Sejumlah Kementerian - Inisajalah

Breaking

Definition List

Rabu, 07 Januari 2026

Komisi I DPRD Kotabaru Kunker ke Sejumlah Kementerian



Kotabaru,
Komisi I DPRD Kabupaten Kotabaru melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah Kementerian terkait yang dijadualkan pada tanggal 6 hingga 10 Januari 2026.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotabaru, Sandri Alfandi, mengatakan kunjungan kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD khususnya penguatan peran pengawasan, legislasi, dan penganggaran serta peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan daerah.

Adapun kementerian yang menjadi tujuan kunjungan kerja yakni Kementerian Dalam Negeri pada 7 Januari 2026, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada 8 Januari 2026, serta Kementerian Komunikasi dan Digital pada 9 Januari 2026.

Pada kunjungan ke Kementerian Dalam Negeri, Komisi I DPRD Kabupaten Kotabaru membahas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, penataan kelembagaan dan urusan pemerintahan, hubungan kewenangan pusat dan daerah, serta penguatan peran DPRD dalam tatakelola pemerintahan daerah.

Sementara di KemenPANRB, fokus pembahasan meliputi reformasi birokrasi nasional dan implementasinya di daerah, penilaian indeks reformasi birokrasi, manajemen kinerja ASN hingga penyederhanaan birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Sedangkan pada kunjungan ke Kementerian Komunikasi dan Digital, Komisi I DPRD Kabupaten Kotabaru menyoroti penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi aplikasi layanan pemerintahan daerah, keamanan data, serta peningkatan layanan digital publik.

Sandri Alfandi menambahkan, tujuan Kunker tersebut untuk memperoleh masukan kebijakan dan sinkronisasi regulasi pusat dan daerah sekaligus memperkuat kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Melalui kunjungan kerja ini kami ingin memastikan kebijakan daerah sejalan dengan kebijakan nasional sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan reformasi birokrasi, serta optimalisasi digitalisasi layanan pemerintahan, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kotabaru,” tutupnya. (AA) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar